"Kami menolak pembukaan kantor Hamas. Kan sudah ada Kedutaan Palestina," kata Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, Senin (1/11).
Padahal Kantor Hamas sudah didirikan di berbagai negara termasuk eropa. Sejumlah negara tersebut di antaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Pakistan, Qatar, dan Malaysia.
Tindakan Pemerintah Jokowi pun bertolak belakang dengan sikap DPR RI yang menyambut hangat rencana pembukaan kantor tersebut. Pada 28 November pekan lalu, Setya Novanto menerima kunjungan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad.
Dalam pertemuan tersebut, Novanto menyampaikan dukungannya atas rencana pendirian Kantor Hamas di Indonesia. Hal senada diungkapkan Mahfudz Siddiq Komisi I DPR. Ia berpendapat bahwa pembukaan Kantor Hamas adalah salah satu upaya mendukung kemerdekaan Palestina.
Maka itu, rencana Hamas membuka kantor cabang di negeri ini perlu direalisasikan. Palestina telah turut aktif dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan NKRI. Menjadi hal yang wajar jika Indonesia melakukan tindakan yang sama. Mendukung kemerdekaan Palestina.
Beberapa masyarakat pun menyayangkan penolakan pemerintah tersebut, salah satunya disampaikan oleh Ihsan.
"Apa ini artinya ingkar janji lagi? Janjinya dulu kan dukung Palestina. Tapi, saya coba husnudzan saja. Semoga dugaan saya salah," katanya, Rabu (3/11).
Selain Ihsan, ada juga Rahman (61) yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Rahman berpendapat bahwa kebijakan presiden banyak yang pro non-Muslim. Padahal negara ini mayoritas berpenduduk islam.
"Ada-ada saja Presiden itu. Kan dulu janjinya mau dukung Palestina merdeka. Eh sekarang nolak. Saya sebenarnya sudah duga. Banyak kebijakannya yang pro pada non-Muslim," kata Rahman.
Menurut dia, hal tersebut dibuktikan melalui negara apa yang pertama dikunjungi di era pemerintahan Jokowi. Padahal, Palestina negara yang dimasukkan dalam janji pemilu. Tapi, sampai sekarang tidak ada kunjungan ke sana.
Post a Comment