Dapat Rapor Merah, Kemenpora: Keterbukaan Mantan Atlet Bagus tapi Tidak Relevan

Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga merespons cepat sikap kritis para mantan atlet nasional menyoroti 100 hari kerja Menpora. Mendukung keterbukaan sikap Taufik Hidayat dkk, tapi mereka juga menilai kritikan itu tidak relevan.

Melalui Forum Komunikasi Mantan Atlet Nasional, sejumlah atlet menyatukan suara untuk menilai kinerja 100 hari Menpora Imam Nahrawi. Dalam pertemuan di Jakarta yang berlangsung Senin (6/2/2015), mereka sepakat memberi rapor merah terhadap kinerja politisi asal Bangkalan, Jawa Timur tersebut.

Kegagalan kontingen Merah Putih menembus sepuluh besar Asian Games menjadi dasar penilaian. Di samping itu, menpora tak membuat gebrakan apapun menjelang SEA Games 2015 yang tinggal hitungan bulan, juga Olimpiade Rio de Janeiro 2016 dan Asian Games 2018 di Jakarta.

Dari persoalan-persoalan itu, forum tersebut menghasilkan lima poin saran kepada menpora. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewabroto menilai sikap para mantan atlet itu tidak tepat.

"Kemenpora sangat mendukung keterbukaan sikap para mantan atlet nasional dalam mengartikulasikan keprihatinannya terhadap kecenderungan penurunan prestasi olahraga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Bukan hanya mereka saja yang memiliki concern seperti itu, banyak pihak juga merasakan hal sama, termasuk Kemenpora," kata Gatot seperti dalam rilis.

"Tetapi sangat disayangkan, bahwa kritikan mereka terhadap Menpora tidak berdasarkan kalkulasi yang logis dan relevan.

"Bagaimana mungkin kinerja Menpora dalam 100 hari ini dikaitkan dengan, misalnya buruknya prestasi di Asian Games 2014 di Incheon. Siapapun tahu dan sadar sepenuhnya bahwa persiapan dan prestasi Indonesia di Asian Games 2014 bukan produk dari Menpora Imam Nahrawi. Apalagi dengan SEA Games 2013 atau lebih jauh lagi saat Indonesia jadi juara umum SEA Games 2011," jelas Gatot

Malah, Gatot mengklaim sejumlah tindakan sudah dimabil Di antaranya terkait alih fungsi Stadion Lebak Bulus, Jakarta sejak 2012, 2013 dan konflik hukum antara Roy Suryo dengan Basuki Tjahaya Purnama berlangsung di pertengahan 2014.

Meskipun memang dalam rilis tersebut Gatot mengakui ada beberapa usaha yang belum terealisasi. Misalnya, ada kendala anggaran dan hukum dalam pengadaan sport science. Juga ribut-ribut KONI dan KOI.

"Kemenpora mengakui, tetapi itu (konflik Koni dan KOI) bukan produknya Menpora Imam Nahrawi, itu produk konflik lama dan saat ini masih dalam proses mediasi rekonsiliasi," kata Gatot.

"Mereka itu pernah menjadi "pahlawan dan idola" masyarakat, dan Kemenpora pun hingga saat ini tetap membanggakannya. Sangat naif, jika penilaiannya kadang dengan indikator yang kurang relevan," imbuh Gatot.