JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, geram dengan manuver
Menkopolhukam, Laksamana (Pur) Tedjo Edy Purdijatno, yang mengimbau
Polri tidak mengizinkan penyelenggaraan munas Golkar di Bali. Alasannya,
berpotensi konflik.
Fadli bertanya-tanya, apa relevansi imbauan itu dengan tugasnya
sebagai menkopolhukam. Hal ini dinilainya sudah mencampuri urusan
internal partai. Pihaknya curiga, jangan-jangan menkopolhukam ini dapat
‘pesanan’ parpol tertentu yang ingin mencampuri urusan internal Golkar.
“Menkopolhukam ini menteri atau petugas koalisi?” ujar Fadli dalam
cuitan twitternya, Rabu (26/11). Pihaknya menyayangkan seorang
menkopolhukam justru mencampuri urusan internal partai. Golkar sedang
akan menyelenggarakan Munas. Bukannya didukung, tapi malah
dihalang-halangi.
Dia menyatakan hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi
di Indonesia. Seharusnya menkopolhukam memberi dukungan maksimal.
“Pernyataannya terlalu jauh ngatur Munas Golkar smp soal tempat n waktu.
Amatir!”
Menkopolhukam mengimbau Polri tidak memberi ijin terkait
penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar di Bali.
Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari potensi
kerusuhan yang lebih besar. Sebab dalam rapat pleno Partai Golkar hari
Selasa (25/11) ini, sempat diwarnai bentrokan antara dua kubu yang pro
dan kontra dengan penyelenggaraan Munas ke-IX di Bali.
Bentrokan itu pun menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka.
Dengan kader yang hadir lebih banyak pada acara Munas, potensi konflik
pun dikhawatirkan akan semakin besar. Kondisi ini, jelas Tedjo, justru
akan membuat citra buruk Indonesia di mata internasional. Terlebih,
acara Munas itu bakal digelar pada akhir tahun dan dilaksanakan di Bali,
salah satu lokasi kunjungan wisata di Indonesia.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment