Pemilihan Kapolri Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA -- Pakar antropologi politik, Subur Budhisantoso, menegaskan, rakyat harus menghargai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penentuan calon kapolri. Rakyat pun diminta mendukung pemilihan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Pol Sutarman.

"Pemilihan calon kapolri, itu hak prerogatif presiden. Rakyat harus bisa mengembalikan hak itu kepada presiden, dan bukan sebaliknya yang justru merebut hak presiden," kata Subur Budhisantoso, Ahad (11/1).
Menurutnya, tidal tepat jika ada yang berusaha memaksakan kehendak terkait pencalonan kapolri. Karena semuanya sudah ada aturan main dan semua pihak mengetahui aturan itu. "Kalau itu dilakukan, pasti bertentangan dengan perundangan yang berlaku," katanya.

Pada tahap ini,lanjutnya, presiden telah menggunakan hak prerogatif untuk  memilih calon kapolri dan menyerahkannya kepada DPR. Tahapan selanjutnya, kewenangan ada di tangan parlemen untuk menjalankan fit and propert test.

"Kita percayakan (pemilihan calon kapolri) kepada presiden, karena itu memang hak prerogatif presiden. Sementara untuk fit and propert test, kita serahkan kepada DPR, karena itu memang tugas DPR," katanya
Dalam perundangan, papar dia, sudah jelas disebutkan kalau pemilihan kapolri adalah hak prerogatif presiden. Semua pihak harus menghargai itu dan tak perlu mendesak presiden agar dilibatkan dalam penentuan calon kapolri.

Ia pun menyatakan tak setuju jika ada yg mendesak untuk dilibatkan dalam proses fit and proper test kapolri. Karena, proses itu merupakan kewenangan para perwakilan rakyat yang duduk di Senayan. "Itu kan sama saja tidak percaya kepada DPR dan bahkan merebut kekuasaan."

Apalagi, tambahnya, kapasitas DPR dalam hal ini hanya memberi tanggapan atau penilaian terhadap calon yang diajukan presiden.

Mengenai keterlibatan KPK dan PPATK, ujar dia, dikhawatirkan malah akan memunculkan sistem 'barter'. Karena akan membuka peluang manipulasi.

Ia mengingatkan, sistem penggantian kapolri ini harus diatur lebih baik lagi. Sistem yang ada saat ini bisa menimbulkan rivalitas dan permusuhan antar kelompok di tubuh Polri sendiri. "Siapa pun calon yang terpilih sebagai kapolri, akan selalu dimusuhi. Ini akan memecah Polri," katanya.

Menurutnya, intervensi berlebihan terhadap presiden dalam  menentukan pilihan pejabat, terutama di kalangan TNI Polri, dapat mengancam soliditas internal dan esprit de corp dan ketahanan nasional yang harus dibina.

Kondisi ini dapat mengakibatkan rivalitas antar  calon dan kelompok pendukung masing-masing dapat mengancam soliditas TNI Polri.