Jakarta - Gubernur Papua, Lukas Enembe baru-baru ini memberikan uang tunai Rp 100 juta bagi ibu yang melahirkan lebih dari 10 anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilainya sebagai ancaman terhadap peluang bonus demografi.

Direktur Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Dr H Abidinsyah Siregar, DHSM, MKes mengatakan Indonesia berpeluang mendapat bonus demografi pada 2020-2030. Pada saat itu, jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dan bisa melindungi penduduk usia tidak produktif.

Dengan menganjurkan warganya untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya, Gubernur Papua dinilai bisa melewatkan peluang mendapatkan bonus demografi. Abidinsyah mencontohkan Nusa Tenggara Timur dan Maluku, dua wilayah yang dipastikan tidak mendapatkan bonus demografi.

"Boleh jadi, dulu ketika gencar-gencarnya kita galakkan KB dua provinsi ini tidak ikut KB dengan dalih penduduknya masih sedikit. Sekarang bisa dilihat, mereka kesulitan untuk bangkit," kata Abidinsyah, ditemui di Asrama Haji Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Jumat malam (5/12/2014).

Papua, menurut Abidinsyah akan bangkit bukan karena jumlah penduduknya meningkat melainkan karena kualitas penduduknya. Mendorong untuk mempunyai anak sebanyak-banyaknya bukan jaminan bisa mencetak kualitas manusia yang baik.

"Jawabannya bukan anak banyak. Itu bisa menyesatkan. Harusnya kualitas yang ditingkatkan," tegas Abidinsyah, mengomentari kebijakan Gubernur Papua yang mendorong warganya untuk punya banyak anak.

Post a Comment

 
Top