Jakarta - Gubernur Papua, Lukas Enembe baru-baru ini
memberikan uang tunai Rp 100 juta bagi ibu yang melahirkan lebih dari 10
anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
menilainya sebagai ancaman terhadap peluang bonus demografi.
Direktur
Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Dr H Abidinsyah Siregar,
DHSM, MKes mengatakan Indonesia berpeluang mendapat bonus demografi pada
2020-2030. Pada saat itu, jumlah penduduk usia produktif lebih banyak
dan bisa melindungi penduduk usia tidak produktif.
Dengan
menganjurkan warganya untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya, Gubernur
Papua dinilai bisa melewatkan peluang mendapatkan bonus demografi.
Abidinsyah mencontohkan Nusa Tenggara Timur dan Maluku, dua wilayah yang
dipastikan tidak mendapatkan bonus demografi.
"Boleh jadi, dulu
ketika gencar-gencarnya kita galakkan KB dua provinsi ini tidak ikut KB
dengan dalih penduduknya masih sedikit. Sekarang bisa dilihat, mereka
kesulitan untuk bangkit," kata Abidinsyah, ditemui di Asrama Haji Banjar
Baru, Kalimantan Selatan, Jumat malam (5/12/2014).
Papua,
menurut Abidinsyah akan bangkit bukan karena jumlah penduduknya
meningkat melainkan karena kualitas penduduknya. Mendorong untuk
mempunyai anak sebanyak-banyaknya bukan jaminan bisa mencetak kualitas
manusia yang baik.
"Jawabannya bukan anak banyak. Itu bisa
menyesatkan. Harusnya kualitas yang ditingkatkan," tegas Abidinsyah,
mengomentari kebijakan Gubernur Papua yang mendorong warganya untuk
punya banyak anak.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment