JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapat laporan
soal rencana penjualan gedung Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat. Dia mengatakan, rencana itu perlu dikalkulasi lagi
secara matang sebelum direalisasikan.
"Saya belum mendapatkan
usulan itu, jadi belum tahu. Tapi mesti kan ada kalkulasi, mesti ada
hitungannya," ujar Jokowi usai menghadiri musyawarah perencanaan
pembangunan nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan,
Kamis (18/12).
Jokowi mengatakan, pada dasarnya mendukung
segala bentuk efisiensi yang dilakukan para menteri. Namun demikian,
bentuk efisiensi yang akan dilakukan juga harus dikaji lagi.
Mantan
gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan, saat ini pemerintah tengah
fokus mendorong pengembangan BUMN. Sebab, BUMN yang berkembang dengan
baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Seperti
diketahui, Kementerian BUMN berencana menjual gedung miliknya. Menteri
BUMN Rini Soemarno mengatakan, tujuan utama menjual gedung adalah untuk
efisiensi.
Menurutnya, gedung milik Kementerian BUMN yang
memiliki 22 lantai terlalu besar untuk jumlah pegawai yang hanya 260
orang. Menurutnya, fisik gedung yang sudah tua juga membutuhkan biaya
perawatan yang besar. Belum lagi jika gedung dipakai kerja pada hari
libur. Semua pendingin ruangan yang ada di gedung harus dinyalakan
sehingga terjadi pemborosan listrik.
"Jadi bukan lantai-lantai
gedungnya saja, tapi juga penggunaan listrik, mengurus gedung. Kan
karyawan kita jadi berkonsentrasi di situ, padahal kita harus mengurus
BUMN," kata mantan kepala staf tim transisi Jokowi-JK tersebut.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment